‎Pekerja Tidak Memakai K3 di Proyek 10 Miliar RSUD Sinjai, Aktivis Minta Tindak Tegas Kontraktor

Sinjai, Arthisnews– Proyek pembangunan gedung rawat inap RSUD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak lebih dari Rp10 miliar menjadi sorotan publik.
‎
‎Hal ini menyusul temuan di lapangan yang memperlihatkan sejumlah pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
‎
‎Pantauan media di lokasi proyek yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara, menunjukkan beberapa pekerja beraktivitas tanpa helm, rompi, maupun perlengkapan keselamatan kerja lainnya.
‎
‎Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kecelakaan kerja di area proyek vital tersebut.
‎
‎Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Intan Indah Pelangi sebagai kontraktor pelaksana, sementara CV. Megatama Mobilindo bertindak sebagai konsultan pengawas.
‎
‎Namun, lemahnya pengawasan di lapangan diduga membuat penerapan K3 belum dijalankan secara maksimal.
‎
‎Aktivis Sinjai sekaligus alumni pelatihan K3, Andi Ikhsan Nursaputra, menilai bahwa pihak terkait harus tegas dalam memastikan seluruh pekerja mematuhi aturan keselamatan.
‎
‎“Kalau memang di lapangan ada karyawan tidak memakai APD, berarti pihak kontraktor telah melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14, serta PP No. 50 Tahun 2012 tentang kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
‎
‎Ia menjelaskan, dalam Pasal 14 huruf C UU No. 1 Tahun 1970, perusahaan wajib menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri kepada seluruh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, termasuk bagi pihak lain yang memasuki area kerja, disertai dengan petunjuk dari pengawas atau ahli K3.
‎
‎“Proyek sebesar ini seharusnya menjadi contoh penerapan keselamatan kerja yang baik, bukan justru seolah mengabaikannya,” tegas Ikhsan.
‎
‎Ia juga mengingatkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 dikalikan seribu, sesuai dengan ketentuan dalam UU Keselamatan Kerja.