Sinjai, Arthisnews – Indonesia menghadapi krisis komunikasi politik yang mengkhawatirkan di ruang publik. Data empiris Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 menunjukkan, 73 persen percakapan politik di media sosial mengandung ujaran negatif, sementara 540.000 konten hoaks politik terpaksa diturunkan. Partisipasi politik kaum muda bahkan turun 15 persen akibat diskusi yang beracun dan tidak beradab.
Merespons situasi ini, Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi) menggelar kuliah umum bertajuk “Etika Berbahasa di Ruang Publik: Menyemai Komunikasi Santun untuk Politik Indonesia yang Beradab”.
Acara yang digelar di Auditorium Kampus UMSi pada Senin, 29 Desember 2025, itu menghadirkan pakar komunikasi politik terkemuka, Assoc. Prof. Dwi Santoso, Ph.D dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), sebagai narasumber utama.
Kuliah umum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh akademik terkemuka di Sulawesi Selatan, di antaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai, Wakil Rektor I bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan. Turut hadir pula pimpinan dan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sinjai, serta jajaran dekan, kaprodi, dan dosen dari lingkungan UMSi.
Peserta utama kegiatan adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, khususnya angkatan yang akan segera melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kehadiran mereka merupakan bagian dari pembekalan strategis, mengingat materi etika komunikasi dan pendekatan berbasis kearifan lokal sangat krusial diterapkan saat mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat di lokasi KKN.
Diagnosis Krisis dan Solusi Berbasis Kearifan Lokal
Dalam paparannya yang mendalam, Dwi Santoso mendiagnosis tiga masalah utama politik Indonesia: (1) dominasi sensasi atas substansi kebijakan, (2) polarisasi ekstrem yang memandang lawan politik sebagai “musuh”, serta (3) fragmentasi sosial di dalam echo chamber media digital.
“Dampaknya sistemik. Demokrasi terdegradasi menjadi ajang saling hina, ruang publik berubah jadi medan pertempuran verbal, dan kualitas kebijakan menurun karena fokus pada popularitas semata,” tegasnya.
Sebagai solusi, Dwi Santoso memperkenalkan kerangka kerja “Trisula Nusantara” yang mengintegrasikan kearifan lokal dari berbagai budaya Indonesia. Framework ini bertumpu pada tiga pilar transformasi: Analisis dengan Siri’ (menjaga martabat semua pihak), Komunikasi dengan Ajining Diri (kata-kata yang bermartabat), dan Solusi dengan Gotong Royong (kolaborasi inklusif).
Ia menekankan relevansi nilai-nilai Bugis-Makassar (Siri’, Pacce, Lempu’), Jawa (Ajining diri saka lathi, Tepa selira), dan Pancasila (Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, Keadilan Sosial) sebagai fondasi etika politik baru.
Dwi Santoso memberikan contoh aplikasi praktis, seperti cara mengkritik kebijakan secara konstruktif. “Daripada menyatakan ‘Program ini gagal total!’, lebih baik mengatakan, ‘Kami apresiasi niat baik program ini (Siri’). Data menunjukkan ada 40 persen ketidaktepatan sasaran. Mari bersama-sama (Pacce) evaluasi dengan transparansi (Lempu’) agar lebih tepat guna (Gotong Royong),’” paparnya.
Bekal Strategis untuk KKN dan Peran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai
Materi ini dinilai sangat relevan sebagai bekal bagi mahasiswa UMSi yang akan melaksanakan KKN. Mereka diharapkan dapat menjadi agen yang mempraktikkan komunikasi santun, menyelesaikan potensi konflik di masyarakat dengan pendekatan tepa selira, dan merancang program pengabdian yang memuliakan martabat (siri’) warga.
Lebih jauh, Dwi Santoso menyerukan peran strategis mahasiswa Muhammadiyah sebagai agen transformasi dalam empat peran: peneliti kritis, praktisi teladan, edukator komunitas, dan inovator sosial. Ia mendorong inisiatif nyata seperti podcast “Ngobrol Politik Santun”, gerakan #SaringSebelumSharing, atau forum dialog publik di tingkat lokal.
Kegiatan ini juga menggarisbawahi komitmen Universitas Muhammadiyah Sinjai dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam Berkemajuan dan kearifan lokal Sinjai dalam tridharma perguruan tinggi.
“Kami ingin kampus tidak hanya mencetak sarjana yang pintar, tetapi juga pemimpin dan pelayan masyarakat yang beradab dan beretika dalam setiap kata dan tindakan,” ujar Rektor UMSi dalam sambutannya.
Kuliah umum ditutup dengan seruan kolektif untuk aksi. “Dari Sinjai, dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, kita mulai revolusi etika politik Indonesia. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kata-kata bijak. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan argumentasi elegan. Bukan dengan memecah belah, tapi dengan menyatukan dalam keberagaman,” pungkas Dwi Santoso, diiringi aplaus meriah dari ratusan peserta.
Tim Redaksi