Sinjai, Artisnews – Kontras pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai kembali mencuat. Saat kawasan pusat kota tampil gemerlap dengan lampu-lampu hias bernilai anggaran fantastis, sejumlah wilayah pedesaan justru masih bergelut dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung tertangani.
Proyek pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di jantung Kota Sinjai, yang meliputi Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan dr. Hamka, diketahui menelan anggaran sebesar Rp1.090.499.149,20 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD/PAD Tahun Anggaran 2025 dan mencakup pemasangan lampu taman, jaringan instalasi listrik, serta pekerjaan pendukung lainnya.
Kilau lampu hias itu setiap malam memantulkan wajah kota yang tampak modern dan tertata. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut dinilai kontras dengan realitas infrastruktur dasar di pedesaan yang masih memprihatinkan.
Salah satu potret nyata terlihat di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, tepatnya pada ruas jalan Samaenre–Tanatekko. Jalan yang menjadi akses utama warga itu rusak parah, berlubang, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu ketika kemarau. Kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan.
Padahal, ruas jalan tersebut merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Mulai dari distribusi hasil pertanian, akses anak-anak ke sekolah, hingga perjalanan warga menuju layanan kesehatan, semuanya bergantung pada jalan itu.
“Kalau hujan, motor sering jatuh karena licin. Kami heran, jalan seperti ini seolah tidak pernah jadi prioritas,” keluh Anto, warga setempat.
Ironi semakin terasa ketika kondisi pedesaan tersebut dibandingkan dengan wajah pusat Kota Sinjai yang kini tampak indah dan terang. Penataan kota memang memberi nilai estetika dan kebanggaan visual, namun bagi sebagian warga desa, keindahan itu dinilai belum menjawab kebutuhan paling mendasar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pembangunan daerah. Sejumlah warga menilai, pembangunan seharusnya lebih mengutamakan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi tulang punggung sektor pertanian dan ekonomi lokal.
Aktivis Sinjai, Fauzan, menilai ketimpangan pembangunan antara kota dan desa berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Keindahan kota memang penting, tetapi akses dan keselamatan masyarakat desa jauh lebih mendesak. Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati segelintir wilayah,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi serius terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Mereka menekankan bahwa pembangunan yang adil bukan hanya menghadirkan kota yang terang dan indah, tetapi juga memastikan jalan-jalan desa layak dilalui sebagai fondasi kesejahteraan bersama.
Tim Redaksi