Makassar, Arthisnews – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatera.
Zulhamdi menilai keputusan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara mulai hadir secara serius dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari praktik eksploitasi lingkungan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan daya dukung ekosistem.
“Langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan adalah bentuk ketegasan negara dalam merespons krisis ekologis. Ini bukan sekadar keputusan administratif, tetapi pesan politik yang jelas bahwa kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan harus berada di atas kepentingan korporasi,” tegas Zulhamdi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan ekologis dan penderitaan sosial.
Zulhamdi juga menilai pencabutan izin ini sebagai langkah awal yang strategis dalam agenda reformasi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam nasional. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta pemulihan lingkungan di wilayah terdampak bencana.
“Keberanian Presiden mencabut izin harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana. Jangan sampai kebijakan ini berhenti sebagai simbol, tetapi harus berlanjut pada pembenahan struktural,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presma UIN Alauddin Makassar menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda akan terus mengawal kebijakan negara agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan. Ia berharap langkah Presiden Prabowo ini menjadi preseden penting bagi pembangunan nasional yang tidak lagi eksploitatif, melainkan berorientasi pada keselamatan manusia dan kelestarian alam.
“Bencana Sumatera harus menjadi pelajaran nasional. Negara tidak boleh ragu untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. Keputusan ini layak diapresiasi dan harus dijaga konsistensinya demi masa depan Indonesia,” pungkas Zulhamdi.
Tim Redaksi