Sinjai, Arthisnews – Memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sejak digulirkan pada 2025, program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai menuai kritikan.
Distribusi bantuan nutrisi di Kecamatan Sinjai Borong dilaporkan tidak merata, menciptakan kesenjangan antara wilayah kota dan pelosok.
Kesenjangan tersebut paling mencolok di Desa Bonto katute dan Brambang. Wilayah tersebut, program (MBG) dilaporkan masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh sekolah.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Pimpinan Cabang (PC) Pemuda Muhammadiyah Sinjai Borong. Mereka menilai ada ketidakadilan distribusi yang secara langsung merugikan hak-hak dasar pelajar di wilayah pegunungan dan perbatasan.
Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sinjai Borong, Ales, mengungkapkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan disparitas yang mengkhawatirkan. Ia menekankan bahwa sulitnya akses geografis tidak boleh dijadikan tameng untuk membiarkan ketimpangan nutrisi terjadi.
”Laporan yang kami terima. Di Desa Bonto Katute, belum semua sekolah tersentuh program ini. Sementara di Desa Barambang di temukan hal yang serupa, distribusinya masih belum merata kesemua satuan pendidikan, Jangan sampai akses jalan yang sulit dijadikan alasan untuk membiarkan anak-anak di pelosok tertinggal.” tegas Ales dalam keterangannya.
Pemuda Muhammadiyah mendesak Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi total terhadap jalur distribusi logistik MBG. Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya dirancang untuk menjangkau seluruh pelosok negeri demi mewujudkan visi Generasi Emas 2045.
”Pemerintah tidak boleh menutup mata. Pelajar di Bonto Katute dan Barambang adalah bagian sah dari Bumi Panrita Kitta yang memiliki hak nutrisi yang sama,” pungkas Ales.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para orang tua siswa di wilayah Sinjai Borong masih menantikan kepastian kapan anak-anak mereka dapat merasakan manfaat dari program strategis nasional tersebut.
Tim Redaksi