Sinjai, Arthisnews – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Sinjai menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 31 Maret 2026.
Aksi tersebut berlangsung di kantor DPRD kemudian dilanjutkan ke depan kantor polisi Kabupaten Sinjai.
Massa aksi mengangkat isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sinjai yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Para demonstran menyuarakan bahwa kondisi ini telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga.
Rivaldi, selaku jendral lapangan menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Stok BBM dinyatakan aman, namun di lapangan masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Kelangkaan BBM ini membuat masyarakat menjerit. Hampir setiap hari masyarakat harus antre panjang, bahkan sering kali tidak kebagian BBM,” Ujarnya dalam orasinya.
HMI MPO Sinjai juga menyoroti peran Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) di Polres Sinjai yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam mengawasi, mencegah, serta menindak penyimpangan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Menurut mereka, aparat penegak hukum seharusnya dapat bertindak lebih cepat dan tegas dalam menyelidiki kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam distribusi BBM.
“Jika benar stok BBM aman seperti yang sering disampaikan, maka perlu dipertanyakan mengapa di lapangan BBM cepat habis. Ini perlu penyelidikan serius dari pihak kepolisian,” lanjut orator.
Dalam aksi tersebut, HMI MPO Sinjai juga mempertanyakan keberadaan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik pengenceran atau penyaluran BBM secara tidak sah.
Mereka menilai hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat dari aparat terkait.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sinjai, Iptu Adi Asrul memberikan konfirmasi bahwa penyaluran BBM telah diatur dengan ketat dan menegaskan bahwa SPBU tidak diperbolehkan mengeluarkan BBM kepada pihak yang tidak memiliki rekomendasi resmi.
“Kami sudah menekankan kepada pihak SPBU agar tidak mengeluarkan BBM kepada pihak yang tidak memiliki rekomendasi. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas,” Tegasnya pada saat menemui masa aksi.
Meski demikian, HMI MPO Sinjai menilai bahwa fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Mereka menegaskan bahwa jika terjadi kelangkaan secara berulang, maka diperlukan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan serta kinerja aparat terkait.
Supardi ketua HMI MPO Sinjai secara tegas meminta adanya evaluasi internal di institusi Kepolisian Sinjai, khususnya unit Tipidter yang dianggap tidak serius dalam menindak lanjuti laporan masyarakat, di tambah lagi maraknya persoalan BBM.
“Melihat permasalahan yang ada maka kami meminta dilakukan evaluasi internal di institusi kepolisian Sinjai khususnya unit tipidter yang diduga lalai menjalankan tugasnya. Ini menjadi preseden buruk terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Sinjai” Ujarnya.
Tim Redaksi