Dompu, Arthisnews — Barisan Intelektual Muda Nusa Tenggara Barat (BIM NTB) menyampaikan sikap atas polemik yang tengah ramai diperbincangkan publik di Kabupaten Dompu.
Isu ini mencuat setelah beredarnya dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah satu kepala daerah di Dompu dengan seorang perempuan berinisial NR, yang diketahui merupakan istri sah dari anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI Fraksi PPP berinisial MH.
Perbincangan publik semakin meluas sejak akun Facebook berinisial RJP pada Maret 2026 mengunggah narasi yang memuat dugaan hubungan tidak pantas tersebut.
Unggahan itu kemudian viral dan memicu berbagai respons dari masyarakat, mulai dari aktivis hingga kalangan akademisi. Banyak pihak menilai persoalan ini tidak lagi bersifat pribadi, melainkan telah menyentuh ranah etika publik dan moralitas pejabat.
Direktur BIM NTB, Yogi Setiawan, menilai bahwa unggahan tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai ekspresi emosional semata.
Ia menduga, jika informasi yang beredar benar, maka kemungkinan terdapat unsur relasi kekuasaan, konflik kepentingan, hingga strategi politik tertentu di baliknya.
Menurutnya, situasi ini patut dicermati sebagai bagian dari dinamika politik lokal yang lebih kompleks.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang secara sengaja membiarkan konflik rumah tangga terjadi demi kepentingan politik.
“Jika dugaan ini benar, maka muncul pertanyaan besar terkait moralitas elite dan penggunaan kekuasaan. Jangan sampai persoalan keluarga dijadikan alat dalam permainan politik,” ujar Yogi.
BIM NTB juga menyoroti aspek yang dinilai lebih mengkhawatirkan, yakni dugaan keterlibatan keluarga sendiri dalam pusaran kepentingan politik. Jika hal itu benar terjadi, maka menurut mereka, hal tersebut menunjukkan kemerosotan nilai moral yang serius.
Yogi menegaskan bahwa kekuasaan tanpa kendali etika berpotensi melahirkan praktik politik yang tidak manusiawi. Ia menilai bahwa politik seharusnya tidak dibangun di atas penderitaan keluarga maupun kerusakan martabat individu.
Selain itu, BIM NTB menilai sikap diam dari pihak-pihak terkait justru memperbesar spekulasi publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar semua pihak yang disebut dalam isu ini segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
BIM NTB juga menekankan bahwa jika dugaan ini berkaitan dengan pelanggaran etik atau penyalahgunaan kekuasaan, maka lembaga terkait harus segera mengambil langkah. Mereka menilai kasus ini perlu dilihat secara menyeluruh sebagai cerminan kondisi moral dalam lingkaran kekuasaan daerah.
“Situasi ini bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut integritas institusi. Jangan sampai kekuasaan digunakan untuk menutupi persoalan yang justru merugikan keluarga dan masyarakat luas,” tambahnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, BIM NTB menyatakan akan terus mengawal isu ini secara kritis dan objektif. Mereka juga mengajak masyarakat NTB untuk tetap bersikap kritis serta tidak terpengaruh oleh simbol kekuasaan semata.
“Jika benar ada keluarga yang dijadikan alat dalam kepentingan politik, maka ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam kekuasaan. Masyarakat berhak mempertanyakan integritas para pemimpinnya,” tutup Yogi Setiawan.
Tim Redaksi