Sinjai, Arthisnews – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sinjai Bidang PTKP menggelar kegiatan dialog publik dengan tema “Tambang: Investasi atau ancaman?”, bertempat di aula hotel Grand Rofina kabupaten Sinjai kamis 13/11/2025.
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya kepala dinas DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan S.ip., M.Si, anggota DPRD Sinjai komisi 1 Sutomo, dan akademisi Dekan fakultas pertambangan universitas Bosowa DR. A. Ilham Samalangi S.T M.T. ketua Kahmi Sinjai Nasrullah Mustamin S.E sebagai keynote speaker, dan dipandu oleh moderator Abdul Latif.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (Ormas/OKP), hingga kalangan mahasiswa.
Pemerintah kabupaten Sinjai dalam hal ini Kepala dinas DPMPTSP Lukman Dahlan dalam penyampaianya bahwa pemerintah tidak tergesah-gesah memberikan dukungan full investasi tambang dikabupaten sinjai bisa berjalan tapi dengan syarat mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Intinya kita bersama-sama mengawal upaya investasi pertambangan di kabupaten Sinjai selama itu menguntungkan masyarakat kita dukung” Terangnya.
Sementara itu Ketua Bidang PTKP HMI cabang Sinjai Israndi musda, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan dialog publik ini dilandasi oleh satu isu penting yang menyangkut masa depan daerah kita rencana pertambangan emas.
Isu ini telah memicu diskusi yang dinamis dan terkadang emosional di tengah masyarakat kita, memunculkan pandangan yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Ia mengakui adanya perbedaan pandangan tentunya kami memahami sepenuhnya bahwa isu ini tidaklah hitam putih, Ada argumen yang kuat dari kedua belah pihak” ungkapnya.
Kami sampaikan bahwa ini bukanlah hanya sekedar dialog yang himpunan mahasiswa islam cabang sinjai laksanakan tetapi sebagai bentuk komitemen.
Suasana di ruang forum diskusi munculnya perbedaan diwarnai pro dan kontra. Sebagian peserta mendukung adanya tambang di kabupaten Sinjai dengan alasan peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan daerah dari pajak dan royalti, Sementara itu sebagian menolak dengan alasan merusak ekologi lingkungan.
Tim Redaksi