Sinjai, Arthisnews  – Kondisi petani di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dilaporkan semakin memprihatinkan memasuki musim tanam.

Warga mengaku harus berebut akses air irigasi untuk mengairi sawah mereka, akibat sistem saluran yang diduga belum berfungsi secara optimal.

Situasi ini memunculkan sorotan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sinjai Menggugat, yang menilai persoalan tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan indikasi lemahnya pengelolaan proyek infrastruktur pertanian di daerah.

Sejumlah laporan warga menyebutkan bahwa distribusi air di beberapa titik irigasi tidak berjalan merata.

Akibatnya, petani harus mengatur sistem giliran secara manual untuk mendapatkan air ke lahan masing-masing.

“Setiap malam saya begadang, jaga air resapan hujan yang masih tersisa karena sawah kita di sini andalkan air hujan karena bendungan Apareng tidak memadai,” kata Ambo Dalle, Kamis, 07 Mei 2026

Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses tanam, tetapi juga mulai memicu ketegangan sosial kecil di lapangan. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan bersama kini berubah menjadi sumber perebutan antarpetani.

Baca Juga:  Kemenag Sinjai Peringati HKN Perdana 2026, Dengan Kunjungi Warga Kurang Mampu di Bulupoddo

“Petani bukan hanya bertani, tapi juga harus berjaga menunggu giliran air. Ini sudah sangat mengganggu aktivitas mereka,” ujar pernyataan dari aliansi.

Aliansi menyoroti proyek Irigasi Apareng yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi peningkatan produktivitas pertanian di Sinjai.

Namun berdasarkan temuan lapangan yang mereka himpun, proyek tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap distribusi air.

Selain itu, aliansi juga menyebut adanya dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp1,785 miliar, yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut oleh lembaga audit dan aparat penegak hukum. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.

Aliansi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek.

Jalan Rusak Perparah Kondisi Warga
Selain persoalan irigasi, warga juga mengeluhkan kondisi jalan rusak berat di wilayah Tonrong yang sudah berlangsung lama tanpa penanganan signifikan.

Baca Juga:  UIAD Sinjai Perkuat Kapasitas Kehumasan, Kirim Dua Staf ke Pelatihan Reputasi Digital Muhammadiyah Sulsel

Dalam beberapa laporan, akses jalan yang buruk bahkan menyebabkan keterlambatan pelayanan kesehatan.

Warga mengaku dalam kondisi darurat, pasien harus dibantu menggunakan tandu karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi.

Aliansi mendesak pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penetapan status darurat akses infrastruktur agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

TPA Tondong dan Isu Lingkungan
Isu lain yang turut disorot adalah rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tondong.

Aliansi meminta agar rencana tersebut dihentikan sementara sampai dilakukan kajian lingkungan yang transparan dan melibatkan masyarakat terdampak.

Mereka juga mendorong pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memastikan tidak terjadi dampak ekologis jangka panjang seperti pencemaran air tanah dan udara.

Sorotan Dugaan Kasus Perbankan
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga menyinggung dugaan kasus pembobolan brankas bank yang sempat menjadi perhatian publik di Sinjai.

Mereka meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan pengusutan secara menyeluruh, termasuk evaluasi sistem keamanan internal lembaga perbankan yang terkait dalam kasus tersebut.

Baca Juga:  Sukseskan Musywil IV FKMTHI Sulawesi, Pengurus Himpiat UIAD Sinjai Berangkat ke UIN Datokarama Palu

Aliansi menegaskan bahwa rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola proyek dan pelayanan publik di daerah.

“Ini bukan isu tunggal, tetapi gambaran masalah sistemik yang merugikan masyarakat kecil,” tegas pernyataan mereka.

Mereka memberikan batas waktu kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menunjukkan langkah konkret di lapangan.

Jika tidak ada tindak lanjut yang dianggap memadai, aliansi menyatakan siap melanjutkan aksi dengan skala lebih besar hingga tingkat provinsi bahkan nasional.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu respons resmi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait atas berbagai tuntutan tersebut.

Situasi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat air, akses jalan, dan lingkungan hidup.

Banyak pihak berharap agar persoalan ini segera ditangani secara cepat, terbuka, dan terukur demi mencegah eskalasi di lapangan.