Sinjai, Arthinews – Pengelolaan Alun-Alun Kabupaten Sinjai kembali menuai sorotan dari masyarakat.
Kondisi fasilitas publik di kawasan yang berada di pusat Kota Sinjai tidak mencerminkan wajah daerah dan jauh dari standar ruang terbuka publik yang nyaman serta representatif.
Sorotan tersebut disampaikan Nisa kader HMI-MPO Komisariat Ahmad Dahlan, yang menilai Pemerintah Kabupaten Sinjai belum serius melakukan penataan kawasan alun-alun sebagai ikon kota dan pusat aktivitas masyarakat.
“Alun-alun itu seharusnya menjadi wajah kota. Namun yang terlihat hari ini justru fasilitas yang semrawut dan tidak terurus,” ujar Nisa kepada Arthisnews, Minggu 10 Mei 2026.
Salah satu persoalan yang paling disoroti ialah keberadaan WC umum yang berada di tengah area pengunjung.
Selain dianggap tidak tepat dari sisi tata ruang, fasilitas tersebut juga disebut tidak berfungsi maksimal sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan alun-alun.
“WC umum ditempatkan di tengah keramaian pengunjung, tetapi kondisinya tidak berfungsi dengan baik. Ini tentu sangat memalukan dan mencederai citra Kabupaten Sinjai,” tegasnya.
Menurut Nisa, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan fasilitas publik, khususnya aset strategis yang berada di pusat kota.
Padahal, alun-alun seharusnya mampu menghadirkan ruang publik yang bersih, tertata, nyaman, dan menjadi pusat rekreasi masyarakat.
Ia juga membandingkan kondisi Alun-Alun Sinjai dengan sejumlah destinasi wisata lain yang dinilai lebih tertata meski berada jauh dari pusat kota.
Salah satunya kawasan wisata Air Terjun Fafaliang yang disebut memiliki pengelolaan lebih baik dan lebih nyaman bagi pengunjung.
“Kalau Air Terjun Fafaliang yang berada jauh dari pusat kota saja bisa dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah seharusnya malu melihat kondisi alun-alun hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan kawasan wisata tersebut menjadi bukti bahwa profesionalisme sangat menentukan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
Karena itu, Nisa mendorong Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan alun-alun, mulai dari kebersihan, penataan fasilitas umum, hingga konsep ruang terbuka yang dinilai belum maksimal.
Ia bahkan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan alun-alun apabila pembenahan tidak mampu dilakukan secara optimal.
“Jika pemerintah daerah belum mampu menghadirkan pengelolaan yang profesional, maka alun-alun sebaiknya dipihakketigakan agar fasilitas publik ini benar-benar memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” katanya.
Nisa khawatir kondisi Alun-Alun Sinjai yang terus dibiarkan tanpa pembenahan akan menjadi preseden buruk bagi citra Kabupaten Sinjai di mata masyarakat maupun pengunjung luar daerah.
“Jangan sampai aset strategis di pusat kota justru menjadi simbol buruknya tata kelola fasilitas publik,” tutupnya.
Tim Redaksi